Logo Syauqi Soeratno Landscape no background

Industri Pariwisata DIY Goyah, Syauqi Beri Masukan untuk Kementerian Pariwisata RI

Syauqi dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Pariwisata RI

JAKARTA (Warta SQ) – Industri pariwisata di DIY mulai goyah. Hasil penelitian Litbang GIPI DIY, 48-50% responden menunda dan membatalkan pesanan reservasi di DIY. Hal ini mengakibatkan pendapatan di sektor MICE turun drastis.

Temuan ini dipaparkan oleh anggota Komite III DPD RI asal DIY, Ahmad Syauqi Soeratno, dalam agenda Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Pariwisata RI di Gedung DPD RI Senayan Jakarta pada Rabu (30/04).

Ia mengingatkan bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian DIY. Industri perhotelan, restoran, hingga jasa perjalanan wisata sangat bergantung atas kedatangan wisatawan dan kegiatan MICE. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 2025 dan pelarangan study tour dari beberapa daerah menyebabkan dampak yang luar biasa.

Pihaknya meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata untuk segera merespon permasalahan ini, “Kira-kira, dalam menghadapi situasi seperti ini, apa policy dari Kementerian Pariwisata? Khususnya bagi daerah wisata seperti DIY, Bali, dan mungkin daerah lain yang sekarang sedang menghadapi survival period semacam ini,” tandasnya.

Syauqi turut memberi masukan kepada Kementerian Pariwisata RI untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan nasional dan melakukan harmonisasi regulasi yang ada di tingkat nasional maupun di daerah.

Kementerian Pariwisata RI juga diminta berperan aktif sebagai fasilitator antara pelaku industri pariwisata dengan Kementerian maupun lembaga negara yang lain, “Bila perlu, rekan-rekan di sektor pajak, perbankan, dan sektor public utility lain dilibatkan untuk mengatasi tekanan ini secara bersama-sama,” pintanya.

Terakhir, Senator asal DIY tersebut meminta kepada Kementerian Pariwisata untuk memberikan dukungan sumber daya dan program strategis. Kemenpar perlu melakukan realokasi anggaran untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata alternatif. Ia juga berharap Kementerian Pariwisata mengakomodasi dalam pelonggaran pembiayaan kredit dan relaksasi perpajakan.

“Dengan mengambil peran ini, saya harap Kementerian Pariwisata dapat membantu menstabilkan kondisi industri pariwisata yang ada di daerah serta ikut membangun resiliensi jangka panjang bagi sektor pariwisata di Indonesia,” ungkap Syauqi. ***

Bagikan

Berita lainnya
Scroll to Top